Kebanggaan sebagai Nahdliyin yang Hilang
Menyambut Muktamar XXXII NU (Nahdlatul Ulama) yang akan berlangsung di Makassar, 23-28 Maret 2010, Jawa Pos menggelar diskusi mencari sosok ideal untuk memimpin organisasi itu. Tampil sebagai pembicara budayawan Ahmad Tohari, pakar politik Unair Kacung Maridjan, serta dua kandidat ketua umum, yakni Masdar F. Mas’udi dan Ali Maschan Moesa. Diskusi tersebut akan kami turunkan dalam empat seri. Inilah bagian pertama.
BERBAGAI isu negatif acapkali mengiringi perhelatan besar seperti muktamar NU. Isu yang berembus umumnya ditunggangi motif beragam. Sebagian besar nahdliyin yang setia bisa jadi merasa tidak nyaman. Itu seperti diungkapkan Karso Wachidi, warga NU biasa asal Cilacap, Jateng, yang wadul kepada budayawan Ahmad Tohari.
Menurut budayawan tersebut, mengutip pernyataan rekannya, saat ini muncul fenomena orang NU kehilangan kebanggaan. Bahkan, tidak sedikit warga nahdliyin malah merasa malu karena organisasi itu ketinggalan zaman. Lembaga maupun warga NU tercitra sebagai kelompok masyarakat yang kehilangan orientasi.
Parahnya, mereka jadi terpecah-belah dan dimainkan sejumlah pihak untuk mendukung kepentingan kekuasaan. ”Tidak terasa, gerakan NU yang orientasi seharusnya melebar ke bawah untuk menyejahterakan umat, kini justru berbalik ke atas,” kritik Tohari.
Menurut dia, selama ini arah gerakan NU lebih mengerucut ke para elite. Para kiai yang seharusnya melayani kepentingan umat malah minta umat yang melayani. Begitulah, ketika orang menjadi pengurus NU yang seharusnya menjadi pamong, dia justru mengharapkan pemberian. ”Perasaan-perasaan seperti itu yang seharusnya dipahami elite NU sekarang,” harap sastrawan 61 tahun kelahiran Banyumas, Jateng, itu.
Kritik Guru Besar Ilmu Politik Kacung Maridjan tidak kalah pedas. Sebagai anak petani yang dibesarkan di lingkungan nahdliyin Lamongan, Kacung mendesak NU harus kembali ke khitah 1926. Yakni, khitah tidak berpolitik praktis. Dia menilai, elite NU harus mengukuhkan spirit gerakan pemikiran keagamaan, spirit kebangsaan, dan spirit mengembangkan ekonomi umat. ”Tantangan pemimpin NU tidak bisa lepas dari tiga spirit itu untuk mempertahankan eksistensinya di percaturan dunia internasional,” ujar ayah tiga anak itu.
Dia menyoroti belum adanya sosok pemimpin NU yang punya perhatian besar ke umat. Paham keagamaan ahlussunah wal jamaah yang mengambil jalan tengah antara kelompok rasionalis dan ekstrem harus ditingkatkan untuk menggairahkan pemikiran yang tidak stagnan.
Menurut dia, politik keagamaan memang tidak bisa dihindari. Namun, mereka harus meletakkan politik di posisi bawah dan politik bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan. NU harus merumuskan perubahan politik NU yang mengarah kepada kebijaksanaan dan kenegaraan. ”Harus ada keberpihakan kepada umat,” pesan dosen yang akan genap 46 tahun pada 25 Maret nanti.
Dianggap menjauh dari khitah, Masdar tidak menampik. Salah satu ketua PB NU itu mengakui, kalangan NU saat ini mulai kehilangan figur karismatik. ”Figur karismatik pada seseorang ada keterbatasan. Yang terus kami bangun adalah figur institusi yang merupakan pelipatgandaan karisma,” terang Masdar. Ulama asal Purwokerto yang mencalonkan ketua umum itu bertekad menjadikan institusi NU lebih dekat dengan umat. Salah satunya dengan membangun NU berbasis umat di masjid.
Sementara itu, Ali Maschan yang juga ikut pencalonan dalam muktamar untuk menggantikan Hasyim Muzadi mengatakan, orientasi NU harus berdiri di dua kaki; kultural dan struktural. ”Basis kultural ada di setiap pesantren maupun masjid-masjid. Sedangkan membangun orientasi secara struktural harus mulai dari tingkat ranting, majelis wakil cabang, hingga cabang, terus di tingkat wilayah hingga ke pusat.”
Menurut dia, konsep masjid ke depan bukan hanya sebagai sarana ibadah. Masjid juga harus menjadi transformasi nilai-nilai transparansi. ”Secara rutin masjid harus mengumumkan berapa infak maupun sedekah yang diterima. Pergantian takmir pun melibatkan jamaahnya,”
Saat Pemilu Jadi Bola yang Ditendang-tendang
AHMAD Tohari, budayawan yang lahir dari keluarga Nahdliyin, sangat risau dengan sepak terjang para elite NU dalam memperebutkan jabatan. Termasuk manuver para tokoh NU yang kini mengincar jabatan ketua umum maupun rais aam. Dia menilai apa yang terjadi menjelang muktamar di Makassar ini sama politisnya dengan ketika elite NU maju dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden maupun kepala daerah.
Menurut dia, sebagai ulama, afdolnya tidak meminta jabatan dengan dalih apa pun. Sebab, jabatan tidak bisa lepas dari kekuasaan. ”Jika telanjur terlibat persaingan merebut kekuasaan, siapa pun yang memimpin NU, organisasi ini bisa hancur. Begitu mudahnya elite mempermainkan,” ujar Tohari. Dia juga mempertanyakan kadar keulamaan elite NU yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dengan memakai transaksi (politik uang).
”Yang pakai cara-cara seperti itu hanya Yahudi,” lanjutnya. Tohari mengamati bahwa dinamika muktamar dari masa ke masa mengalami fluktuasi. Setelah memisahkan diri dari Masyumi pada 1950-an, mereka terang-terangan terjun ke politik praktis ketika mengikuti Pemilu 1955. Itu terulang pada Pemilu 1977 dan 1982 karena sistem politik yang diciptakan penguasa Orde Baru menyebabkan NU bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan.
Kegagalan majunya elite Nahdliyin Hasyim Muzadi menjadi calon wakil presiden yang digandeng Megawati Soekarnoputri dari PDIP maupun calon wakil presiden Salahuddin Wahid yang berpasangan dengan Wiranto, calon presiden yang didorong Partai Golkar, menurut Tohari, seharusnya menjadi pelajaran. ”Tanpa partai politik pun NU berkualitas. Tidak seperti ketika pemilu, NU ibarat menjadi bola yang ditendang-tendang,” ujarnya dengan penuh keprihatinan.
Kritik senada dilontarkan Kacung Maridjan, dosen politik Unair yang ikut tampil sebagai pembicara. Politik keagamaan maupun kebangsaan yang diterapkan elite NU belakangan mulai menjauh dari kalangan pesantren. Menurut doktor lulusan Australian National University itu, pepatah yang mengatakan bahwa agama boleh manut kiai, sedangkan politik boleh tidak manut kiai mulai ditinggalkan. ”Khawatirnya, kalau terbalik, itu yang bahaya,” kata Kacung.
Masdar F. Mas’udi, salah satu kandidat yang akan maju dalam muktamar mendatang, mengatakan siap menjaga NU dari kontaminasi politik. Selama duduk di barisan tanfidziyah, Masdar yang kini menjadi salah satu ketua mengatakan, ”Terlalu mulia NU dipertaruhkan dengan hal-hal sepele (politik).”
Mantan direktur eksekutif Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) itu menegaskan, dirinya belum pernah terlibat dalam praktik politik praktis. Termasuk pada pemilu presiden 2004, dia tidak terjun menjadi tim sukses salah satu di antara dua Nahdliyin yang maju sebagai kandidat. ”Saya ketika itu oleh Kiai Ahmad Sahal Mahfudh (rais aam) ditunjuk menjadi Plt Pak Hasyim,” ujarnya.
Ulama asal Purwokerto itu mengaku mendapat pesan dari Kiai Sahal supaya menjaga netralitas NU. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, menurut Masdar, butuh perjuangan keras. Dia justru mengkritik pihak-pihak yang telanjur masuk lingkaran politik praktis tanpa melepas baju NU dan justru mengatasnamakan NU. ”Sudah ngotot, kalah pula. Akibatnya, NU dipandang sebelah mata. Di mana kewibawaan ulama?” balas Masdar.
Ali Maschan yang juga bersiap bersaing menjadi ketum mendatang, dengan gentle mengakui kesalahannya saat ikut pemilihan gubernur Jatim 2008. Ketika itu, Ali sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur Jatim Soenarjo yang diusung Partai Golkar. Mereka akhirnya gagal maju ke putaran kedua. Ali mengungkapkan, dirinya semula tidak ingin maju pilgub. Berhubung banyak cabang yang ngotot mendorongnya, dia akhirnya bersedia. ”Itu pengalaman pahit yang tidak akan saya ulangi lagi,” ujarnya.
Meski pernah “tersandung”, guru besar IAIN Sunan Ampel Surabaya itu membanggakan diri sukses memimpin Pengurus Wilayah NU Jatim hingga 10 tahun yang diklaim tanpa gejolak.
Dengan umur sudah 53 tahun, meski sekarang menjadi anggota DPR RI, dia bertekad mengurus umat dan pengajian rutin. Bagi dia, hubungan politik NU sudah jelas dibatasi khitah. Meski individu boleh berpolitik, secara institusi hal itu tidak dicampur aduk. (Jawapos, sep/c2/c3/agm)
sumber artikel : www.gpansor.org
Menyambut Muktamar XXXII NU (Nahdlatul Ulama) yang akan berlangsung di Makassar, 23-28 Maret 2010, Jawa Pos menggelar diskusi mencari sosok ideal untuk memimpin organisasi itu. Tampil sebagai pembicara budayawan Ahmad Tohari, pakar politik Unair Kacung Maridjan, serta dua kandidat ketua umum, yakni Masdar F. Mas’udi dan Ali Maschan Moesa. Diskusi tersebut akan kami turunkan dalam empat seri. Inilah bagian pertama.
BERBAGAI isu negatif acapkali mengiringi perhelatan besar seperti muktamar NU. Isu yang berembus umumnya ditunggangi motif beragam. Sebagian besar nahdliyin yang setia bisa jadi merasa tidak nyaman. Itu seperti diungkapkan Karso Wachidi, warga NU biasa asal Cilacap, Jateng, yang wadul kepada budayawan Ahmad Tohari.
Menurut budayawan tersebut, mengutip pernyataan rekannya, saat ini muncul fenomena orang NU kehilangan kebanggaan. Bahkan, tidak sedikit warga nahdliyin malah merasa malu karena organisasi itu ketinggalan zaman. Lembaga maupun warga NU tercitra sebagai kelompok masyarakat yang kehilangan orientasi.
Parahnya, mereka jadi terpecah-belah dan dimainkan sejumlah pihak untuk mendukung kepentingan kekuasaan. ”Tidak terasa, gerakan NU yang orientasi seharusnya melebar ke bawah untuk menyejahterakan umat, kini justru berbalik ke atas,” kritik Tohari.
Menurut dia, selama ini arah gerakan NU lebih mengerucut ke para elite. Para kiai yang seharusnya melayani kepentingan umat malah minta umat yang melayani. Begitulah, ketika orang menjadi pengurus NU yang seharusnya menjadi pamong, dia justru mengharapkan pemberian. ”Perasaan-perasaan seperti itu yang seharusnya dipahami elite NU sekarang,” harap sastrawan 61 tahun kelahiran Banyumas, Jateng, itu.
Kritik Guru Besar Ilmu Politik Kacung Maridjan tidak kalah pedas. Sebagai anak petani yang dibesarkan di lingkungan nahdliyin Lamongan, Kacung mendesak NU harus kembali ke khitah 1926. Yakni, khitah tidak berpolitik praktis. Dia menilai, elite NU harus mengukuhkan spirit gerakan pemikiran keagamaan, spirit kebangsaan, dan spirit mengembangkan ekonomi umat. ”Tantangan pemimpin NU tidak bisa lepas dari tiga spirit itu untuk mempertahankan eksistensinya di percaturan dunia internasional,” ujar ayah tiga anak itu.
Dia menyoroti belum adanya sosok pemimpin NU yang punya perhatian besar ke umat. Paham keagamaan ahlussunah wal jamaah yang mengambil jalan tengah antara kelompok rasionalis dan ekstrem harus ditingkatkan untuk menggairahkan pemikiran yang tidak stagnan.
Menurut dia, politik keagamaan memang tidak bisa dihindari. Namun, mereka harus meletakkan politik di posisi bawah dan politik bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan. NU harus merumuskan perubahan politik NU yang mengarah kepada kebijaksanaan dan kenegaraan. ”Harus ada keberpihakan kepada umat,” pesan dosen yang akan genap 46 tahun pada 25 Maret nanti.
Dianggap menjauh dari khitah, Masdar tidak menampik. Salah satu ketua PB NU itu mengakui, kalangan NU saat ini mulai kehilangan figur karismatik. ”Figur karismatik pada seseorang ada keterbatasan. Yang terus kami bangun adalah figur institusi yang merupakan pelipatgandaan karisma,” terang Masdar. Ulama asal Purwokerto yang mencalonkan ketua umum itu bertekad menjadikan institusi NU lebih dekat dengan umat. Salah satunya dengan membangun NU berbasis umat di masjid.
Sementara itu, Ali Maschan yang juga ikut pencalonan dalam muktamar untuk menggantikan Hasyim Muzadi mengatakan, orientasi NU harus berdiri di dua kaki; kultural dan struktural. ”Basis kultural ada di setiap pesantren maupun masjid-masjid. Sedangkan membangun orientasi secara struktural harus mulai dari tingkat ranting, majelis wakil cabang, hingga cabang, terus di tingkat wilayah hingga ke pusat.”
Menurut dia, konsep masjid ke depan bukan hanya sebagai sarana ibadah. Masjid juga harus menjadi transformasi nilai-nilai transparansi. ”Secara rutin masjid harus mengumumkan berapa infak maupun sedekah yang diterima. Pergantian takmir pun melibatkan jamaahnya,”
Saat Pemilu Jadi Bola yang Ditendang-tendang
AHMAD Tohari, budayawan yang lahir dari keluarga Nahdliyin, sangat risau dengan sepak terjang para elite NU dalam memperebutkan jabatan. Termasuk manuver para tokoh NU yang kini mengincar jabatan ketua umum maupun rais aam. Dia menilai apa yang terjadi menjelang muktamar di Makassar ini sama politisnya dengan ketika elite NU maju dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden maupun kepala daerah.
Menurut dia, sebagai ulama, afdolnya tidak meminta jabatan dengan dalih apa pun. Sebab, jabatan tidak bisa lepas dari kekuasaan. ”Jika telanjur terlibat persaingan merebut kekuasaan, siapa pun yang memimpin NU, organisasi ini bisa hancur. Begitu mudahnya elite mempermainkan,” ujar Tohari. Dia juga mempertanyakan kadar keulamaan elite NU yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dengan memakai transaksi (politik uang).
”Yang pakai cara-cara seperti itu hanya Yahudi,” lanjutnya. Tohari mengamati bahwa dinamika muktamar dari masa ke masa mengalami fluktuasi. Setelah memisahkan diri dari Masyumi pada 1950-an, mereka terang-terangan terjun ke politik praktis ketika mengikuti Pemilu 1955. Itu terulang pada Pemilu 1977 dan 1982 karena sistem politik yang diciptakan penguasa Orde Baru menyebabkan NU bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan.
Kegagalan majunya elite Nahdliyin Hasyim Muzadi menjadi calon wakil presiden yang digandeng Megawati Soekarnoputri dari PDIP maupun calon wakil presiden Salahuddin Wahid yang berpasangan dengan Wiranto, calon presiden yang didorong Partai Golkar, menurut Tohari, seharusnya menjadi pelajaran. ”Tanpa partai politik pun NU berkualitas. Tidak seperti ketika pemilu, NU ibarat menjadi bola yang ditendang-tendang,” ujarnya dengan penuh keprihatinan.
Kritik senada dilontarkan Kacung Maridjan, dosen politik Unair yang ikut tampil sebagai pembicara. Politik keagamaan maupun kebangsaan yang diterapkan elite NU belakangan mulai menjauh dari kalangan pesantren. Menurut doktor lulusan Australian National University itu, pepatah yang mengatakan bahwa agama boleh manut kiai, sedangkan politik boleh tidak manut kiai mulai ditinggalkan. ”Khawatirnya, kalau terbalik, itu yang bahaya,” kata Kacung.
Masdar F. Mas’udi, salah satu kandidat yang akan maju dalam muktamar mendatang, mengatakan siap menjaga NU dari kontaminasi politik. Selama duduk di barisan tanfidziyah, Masdar yang kini menjadi salah satu ketua mengatakan, ”Terlalu mulia NU dipertaruhkan dengan hal-hal sepele (politik).”
Mantan direktur eksekutif Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) itu menegaskan, dirinya belum pernah terlibat dalam praktik politik praktis. Termasuk pada pemilu presiden 2004, dia tidak terjun menjadi tim sukses salah satu di antara dua Nahdliyin yang maju sebagai kandidat. ”Saya ketika itu oleh Kiai Ahmad Sahal Mahfudh (rais aam) ditunjuk menjadi Plt Pak Hasyim,” ujarnya.
Ulama asal Purwokerto itu mengaku mendapat pesan dari Kiai Sahal supaya menjaga netralitas NU. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, menurut Masdar, butuh perjuangan keras. Dia justru mengkritik pihak-pihak yang telanjur masuk lingkaran politik praktis tanpa melepas baju NU dan justru mengatasnamakan NU. ”Sudah ngotot, kalah pula. Akibatnya, NU dipandang sebelah mata. Di mana kewibawaan ulama?” balas Masdar.
Ali Maschan yang juga bersiap bersaing menjadi ketum mendatang, dengan gentle mengakui kesalahannya saat ikut pemilihan gubernur Jatim 2008. Ketika itu, Ali sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur Jatim Soenarjo yang diusung Partai Golkar. Mereka akhirnya gagal maju ke putaran kedua. Ali mengungkapkan, dirinya semula tidak ingin maju pilgub. Berhubung banyak cabang yang ngotot mendorongnya, dia akhirnya bersedia. ”Itu pengalaman pahit yang tidak akan saya ulangi lagi,” ujarnya.
Meski pernah “tersandung”, guru besar IAIN Sunan Ampel Surabaya itu membanggakan diri sukses memimpin Pengurus Wilayah NU Jatim hingga 10 tahun yang diklaim tanpa gejolak.
Dengan umur sudah 53 tahun, meski sekarang menjadi anggota DPR RI, dia bertekad mengurus umat dan pengajian rutin. Bagi dia, hubungan politik NU sudah jelas dibatasi khitah. Meski individu boleh berpolitik, secara institusi hal itu tidak dicampur aduk. (Jawapos, sep/c2/c3/agm)
sumber artikel : www.gpansor.org
0 komentar:
Post a Comment